Hingga kini, Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman atau Presidential Leadership Council (PLC) belum melakukan perombakan susunan keanggotaan, meski tekanan politik dari berbagai arah terus menguat. Isu reshuffle memang berulang kali beredar, namun sejauh ini tetap berhenti pada level rumor tanpa keputusan resmi yang diumumkan ke publik.
Sejumlah kalangan politik dan masyarakat sipil di Yaman menilai stagnasi ini mencerminkan kebuntuan internal di tubuh PLC. Empat anggota dewan disebut-sebut menjadi sasaran tuntutan paling keras untuk dikeluarkan, namun belum ada mekanisme yang disepakati untuk merealisasikan tuntutan tersebut secara konstitusional.
Di tengah kemandekan itu, kritik terhadap Wakil Ketua PLC sekaligus Ketua Dewan Transisi Selatan (STC), Aidrous Al Zubaidi, justru semakin tajam. Narasi publik yang berkembang tidak lagi sebatas kritik politik, melainkan sudah masuk ke ranah tuntutan hukum dan pembubaran struktur militer STC.
Kelompok-kelompok penentang STC menuduh bahwa Al Zubaidi telah melampaui perannya sebagai aktor politik dengan membangun kekuatan ekonomi yang sangat besar di Kota Aden. Ia disebut sebagai salah satu investor terbesar di kota tersebut, dengan kepemilikan ratusan bidang tanah dan kawasan perumahan yang diduga diperoleh melalui cara-cara di luar hukum.
Tuduhan itu menyebutkan bahwa jaringan bisnis Al Zubaidi dikelola bersama lingkaran keluarga dekatnya. Menantunya, Jihad Al Shudhbi, disebut mengelola puluhan proyek investasi di Aden, termasuk perusahaan furnitur Al Arabiya, Al Arabiya Center, serta perusahaan penukaran uang Al Ahliya.
Selain sektor properti dan perdagangan, Al Zubaidi juga dituduh menguasai aliran pendapatan strategis dari sektor energi. Melalui kekuatan bersenjata dan sebuah komite ekonomi yang dipimpin oleh menantunya Abdul Salam Humaid, STC disebut menarik pungutan dari setiap pengiriman bahan bakar yang masuk ke Pelabuhan Minyak Aden.
Pendapatan dari skema tersebut diklaim mencapai lebih dari tiga miliar rial Yaman per bulan. Angka ini, jika benar, menjadikan struktur ekonomi STC jauh lebih kuat dibandingkan institusi resmi pemerintah daerah maupun kementerian pusat di wilayah selatan.
Dalam sektor jasa migas, Al Zubaidi juga dituding memiliki dua perusahaan utama, yakni Isnad for Oil Services dan Faqm Company. Kedua perusahaan ini disebut dikelola oleh Abdul Salam Humaid, yang juga menjabat sebagai Menteri Transportasi dalam pemerintahan berbasis PLC.
Akumulasi tuduhan tersebut membentuk persepsi publik bahwa STC tidak sekadar menjadi aktor politik atau keamanan, melainkan telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi paralel yang beroperasi di luar kontrol negara. Kondisi ini memicu kemarahan luas, terutama di wilayah Hadramaut dan Al Mahra.
Seruan agar Aidrous Al Zubaidi diadili secara hukum kini mulai terdengar terbuka di ruang publik dan media sosial. Tagar-tagar yang mengaitkan namanya dengan kepentingan asing dan dugaan penjarahan aset negara semakin sering muncul dalam perbincangan politik Yaman.
Namun, hingga saat ini PLC belum menunjukkan langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ketiadaan reshuffle dan sikap diam terhadap isu STC memunculkan spekulasi bahwa dewan tersebut terikat oleh keseimbangan kekuatan regional yang rapuh.
Beberapa analis menilai PLC berada dalam posisi sulit karena STC merupakan salah satu pilar utama koalisi anti-Houthi di selatan. Menggoyang posisi Al Zubaidi dikhawatirkan akan memicu eskalasi keamanan di Aden dan sekitarnya.
Di sisi lain, pembiaran yang berkepanjangan juga membawa risiko politik besar. Kepercayaan publik terhadap PLC terus menurun, sementara tuduhan korupsi dan perampasan aset negara semakin menggerogoti legitimasi pemerintahan transisi.
Situasi ini menciptakan paradoks kekuasaan, di mana PLC diakui secara internasional, tetapi di dalam negeri dinilai lemah dalam mengendalikan aktor-aktor bersenjata yang seharusnya berada di bawah komandonya.
Kondisi tersebut juga memperkuat narasi bahwa konflik Yaman tidak lagi sekadar perang melawan Houthi, melainkan telah berubah menjadi perebutan sumber daya dan pengaruh di wilayah selatan.
Bagi masyarakat Aden, Shabwa, dan Hadramaut, persoalan ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Penutupan bandara, stagnasi pelabuhan, serta minimnya pembangunan ekonomi kerap dikaitkan dengan dominasi faksi bersenjata dan konflik elite.
Seruan reformasi di tubuh PLC kini semakin keras, termasuk tuntutan transparansi kekayaan pejabat dan pemisahan tegas antara jabatan politik, militer, dan bisnis. Namun, realisasi tuntutan tersebut masih jauh dari kepastian.
Pengamat regional menilai bahwa tanpa langkah berani dari PLC, krisis kepercayaan ini akan terus melebar. Kegagalan menata ulang struktur kepemimpinan berpotensi mendorong fragmentasi baru di selatan Yaman.
Dalam konteks ini, isu reshuffle PLC bukan sekadar soal pergantian nama, melainkan ujian apakah pemerintahan transisi mampu menegakkan prinsip negara di tengah dominasi senjata dan uang.
Selama reshuffle hanya menjadi rumor dan tuntutan hukum dibiarkan menggantung, konflik internal Yaman diperkirakan akan terus berlarut, memperpanjang ketidakpastian bagi jutaan warga yang menanti stabilitas dan kepastian masa depan.
0 comments:
Post a Comment