Komoro Bisa Jadi Singapura Afrika Masa Depan

Negara kepulauan Komoro perlahan menunjukkan geliat kebangkitan ekonominya, dengan pertumbuhan yang mencapai 3,4% pada tahun 2024. Meski belum cukup signifikan untuk menghapus kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi, tren ini membuka harapan akan transformasi struktural yang lebih besar di masa depan. Letaknya yang strategis di perairan Samudera Hindia memberi potensi besar untuk menjadikan Komoro sebagai pusat ekonomi dan pariwisata, layaknya Singapura di Asia Tenggara.

Singapura menjadi inspirasi karena sukses memanfaatkan keterbatasan geografisnya untuk menciptakan ekosistem investasi, logistik, dan pariwisata yang luar biasa. Komoro memiliki peluang serupa, terutama jika mampu menata sektor maritim, jasa pelabuhan, dan keuangan. Untuk mewujudkannya, diperlukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan fiskal, iklim investasi, dan tata kelola pemerintahan.

Ketergantungan Komoro yang dulu pernah berada dalam pengaruh Sriwijaya ini pada impor harus dikurangi secara bertahap melalui penguatan produksi lokal. Komoro perlu meniru semangat Taiwan yang mampu mencapai swasembada teknologi dan industri lewat investasi besar-besaran dalam pendidikan vokasi, riset, dan teknologi tepat guna. Strategi Taiwan mengandalkan ekspor berbasis inovasi, dan Komoro bisa meniru hal serupa dalam konteks sektor kelautan dan agroindustri.

Potensi “blue economy” atau ekonomi biru di Komoro menjadi kartu truf yang belum tergarap maksimal. Negara ini memiliki perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, cocok untuk budidaya ikan, ekowisata laut, dan pelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan pesisir yang berbasis konservasi dan wisata berkelanjutan akan menarik wisatawan global yang mencari pengalaman alam dan budaya otentik.

Untuk menarik investor, Komoro harus fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi. Akses yang lebih mudah akan membuka konektivitas regional dengan Afrika Timur, Teluk, dan Asia Selatan. Pemerintah Komoro juga perlu memberikan insentif fiskal kepada investor asing dan lokal, serta menjamin keamanan hukum dalam transaksi bisnis.

Keterlibatan Komoro dalam koalisi internasional antiterorisme seperti yang difasilitasi Arab Saudi menunjukkan niat baik negara ini untuk menjaga stabilitas. Ini menjadi nilai tambah bagi dunia usaha yang sangat memperhatikan faktor keamanan. Komoro bisa memanfaatkan kerja sama militer dan intelijen ini untuk membangun citra negara yang aman dan terbuka bagi investasi dan wisata.

Pemerintah Komoro juga didorong untuk melibatkan lebih banyak sektor swasta dalam perencanaan ekonomi nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha bisa mempercepat digitalisasi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Ekonomi digital juga menjadi pintu masuk bagi generasi muda Komoro untuk terlibat dalam ekonomi global.

Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, Komoro memiliki peluang membangun sistem sosial yang inklusif dan efisien. Negara-negara seperti Islandia dan Bhutan menunjukkan bahwa negara kecil bisa menjadi model pembangunan manusia yang berfokus pada kebahagiaan dan kualitas hidup. Komoro pun bisa mengambil jalur serupa dengan menekankan kesejahteraan warga sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.

Peran pemuka agama dan tokoh masyarakat menjadi penting dalam menciptakan semangat nasionalisme ekonomi. Program pelatihan untuk imam dan dai yang dilakukan oleh Koalisi Islam Internasional memberikan fondasi moral untuk memerangi ekstremisme serta membangun kesadaran publik terhadap pentingnya stabilitas sosial dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Pariwisata berbasis budaya dan alam bisa menjadi sektor unggulan berikutnya. Komoro memiliki kekayaan budaya Islam Afrika yang unik, serta panorama pantai dan laut yang masih alami. Destinasi seperti Moroni, Pulau Mohéli, dan Gunung Karthala bisa dikembangkan sebagai tujuan wisata eksklusif yang mengedepankan kearifan lokal dan ekoturisme.

Pemerintah juga perlu mengembangkan sektor pertanian dan perikanan dengan pendekatan berbasis teknologi dan keberlanjutan. Komoro memiliki peluang mengekspor rempah-rempah, hasil laut, dan produk hortikultura ke negara-negara Arab dan Eropa. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tetapi juga membuka jalur ekspor nonmigas.

Konektivitas regional dengan negara-negara di Afrika Timur seperti Tanzania, Madagaskar, dan Kenya juga harus diperkuat. Komoro dapat mengambil peran sebagai jembatan logistik dan perdagangan antara negara-negara Afrika dan pasar-pasar Asia Selatan. Perdagangan lintas batas ini menjadi strategi memperkuat posisi Komoro dalam rantai nilai global.

Komoro juga perlu mengadopsi pendekatan ekonomi hijau. Investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sangat cocok mengingat kondisi geografis negara ini. Selain mendukung kebutuhan energi domestik, surplus energi bisa dijual ke negara tetangga atau digunakan untuk mendukung industri pengolahan lokal.

Dukungan dari organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Liga Arab sangat penting dalam tahap awal pembangunan. Komoro harus memastikan setiap dukungan ini digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi harus menjadi bagian utama dari agenda nasional.

Pemanfaatan diaspora Komoro di Prancis, Madagaskar, dan negara-negara Teluk juga bisa menjadi penggerak ekonomi. Komunitas ini dapat berperan sebagai investor, promotor wisata, serta jembatan teknologi dan keuangan bagi pembangunan Komoro. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendekatkan diaspora dengan tanah air secara sistematis.

Pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi dari pembangunan jangka panjang. Komoro harus mencetak tenaga kerja terampil di bidang kelautan, teknologi informasi, dan perhotelan. Lembaga pendidikan tinggi perlu diarahkan pada riset-riset aplikatif yang mendukung potensi sumber daya lokal.

Komoro berpeluang menjadi pusat pelatihan dan diplomasi kelautan di kawasan Samudera Hindia. Dengan kerja sama bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Komoro bisa menyelenggarakan konferensi dan pelatihan regional mengenai konservasi laut, keamanan maritim, dan ekonomi biru.

Komoro juga harus memperkuat identitas nasionalnya sebagai negara pulau Muslim yang terbuka dan progresif. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam moderat, keberagaman budaya Afrika, dan semangat globalisasi, Komoro bisa menjadi model baru bagi negara kecil di era ekonomi dunia yang saling terhubung.

Dengan visi yang kuat, kerja sama internasional yang terarah, serta dukungan masyarakat yang solid, Komoro dapat melangkah menuju masa depan yang mandiri dan makmur. Impian menjadi Singapura-nya Afrika bukanlah hal yang mustahil jika dijalankan dengan kesungguhan dan strategi jangka panjang.

Baca selanjutnya

Azawad di Mali: Antara Impian Kemerdekaan dan Potensi Kekayaan Alam

Azawad, wilayah utara Mali yang luas dan kaya akan sejarah, menyimpan impian kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan. Dengan identitas budaya yang kuat dan sejarah konflik yang panjang, peluang Azawad untuk memisahkan diri dari Mali terus menjadi topik perdebatan.

Sejak kemerdekaan Mali pada tahun 1960, wilayah utara ini telah mengalami serangkaian pemberontakan dan konflik, yang dipicu oleh perasaan marginalisasi dan diskriminasi. Gerakan-gerakan pembebasan, yang didominasi oleh etnis Tuareg, telah berjuang untuk otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan penuh.

Peluang Azawad untuk merdeka sangat dipengaruhi oleh dinamika politik regional dan internasional. Dukungan dari negara-negara tetangga dan kekuatan global dapat menjadi faktor penentu dalam perjuangan mereka. Namun, tantangan internal, seperti perbedaan etnis dan persaingan antar kelompok bersenjata, juga dapat menghambat upaya kemerdekaan.

Jika Azawad berhasil meraih kemerdekaan, wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan.

Azawad kaya akan mineral, termasuk emas, uranium, dan minyak. Sumber daya ini dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi negara baru tersebut dan mendukung pembangunan ekonomi.

Selain itu, Azawad memiliki potensi pertanian dan peternakan yang besar.

 

Dengan pengelolaan sumber daya air yang tepat, wilayah ini dapat menjadi lumbung pangan bagi kawasan Sahel. Potensi pariwisata juga tidak bisa diabaikan, dengan situs-situs bersejarah seperti Timbuktu yang dapat menarik wisatawan dari seluruh dunia.

Namun, mengelola sumber daya alam dan mengembangkan ekonomi Azawad akan menjadi tantangan besar. Negara baru ini perlu membangun infrastruktur yang kuat, menarik investasi asing, dan memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Perkiraan PDB Azawad jika merdeka sangat sulit dilakukan karena kurangnya data ekonomi yang akurat. Namun, dengan potensi sumber daya alam yang besar, PDB Azawad diperkirakan dapat mencapai beberapa miliar dolar AS dalam jangka panjang.

Namun, perlu diingat bahwa perkiraan ini sangat bergantung pada stabilitas politik, keamanan, dan kemampuan Azawad untuk mengelola sumber daya alamnya secara efektif. Konflik yang berkepanjangan dan ketidakstabilan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi potensi PDB.

Selain itu, Azawad perlu membangun hubungan ekonomi yang kuat dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional. Akses ke pasar regional dan global akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam jangka panjang, kemerdekaan Azawad dapat membawa perubahan signifikan bagi kawasan Sahel. Negara baru ini dapat menjadi kekuatan ekonomi dan politik baru, serta berkontribusi pada stabilitas dan pembangunan di kawasan tersebut.

Namun, perjalanan menuju kemerdekaan dan pembangunan ekonomi tidak akan mudah. Azawad perlu mengatasi berbagai tantangan internal dan eksternal, serta membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Masa depan Azawad masih penuh ketidakpastian. Namun, dengan tekad dan kerja sama, impian kemerdekaan dan kemakmuran dapat menjadi kenyataan.

Semoga artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peluang kemerdekaan Azawad, potensi sumber daya alam, dan perkiraan PDB.

Dibuat oleh AI

Dataran Tinggi Golan dan Quneitra: Kerinduan akan Tanah Air dan Harapan akan Kebebasan dari Penjajahan Israel

Golan dan Quneitra, dua wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, kini berada di bawah pendudukan Israel. Namun, di balik kenyataan pahit ini, tersembunyi kerinduan mendalam dari warganya untuk kembali menjadi bagian dari tanah air mereka, Suriah.

Sejak pendudukan Israel dimulai, warga Golan dan Quneitra hidup dalam ketidakpastian dan kesulitan. Mereka kehilangan hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Mereka juga menghadapi berbagai pembatasan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, di tengah semua kesulitan ini, semangat warga Golan dan Quneitra untuk kembali ke Suriah tidak pernah padam. Mereka terus berjuang dan menyuarakan aspirasi mereka melalui berbagai cara, baik secara damai maupun melalui perlawanan.

Warga Golan dan Quneitra percaya bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari Suriah. Mereka memiliki ikatan sejarah, budaya, dan keluarga yang kuat dengan tanah air mereka. Mereka juga yakin bahwa masa depan mereka akan lebih baik jika mereka kembali menjadi bagian dari Suriah.

Selain itu, warga Golan dan Quneitra juga berharap agar Israel segera mengakhiri pendudukan dan penjajahan di wilayah mereka. Mereka percaya bahwa pendudukan Israel adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Mereka juga yakin bahwa pendudukan Israel hanya akan membawa konflik dan ketidakstabilan di kawasan tersebut.

Warga Golan dan Quneitra menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung perjuangan mereka untuk kembali ke Suriah dan mengakhiri pendudukan Israel. Mereka percaya bahwa dengan dukungan internasional, mereka akan dapat mencapai tujuan mereka dan hidup dalam damai dan kebebasan di tanah air mereka.

Kerinduan warga Golan dan Quneitra untuk kembali ke Suriah adalah cerminan dari semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang mendalam. Mereka tidak akan pernah menyerah dalam perjuangan mereka sampai mereka mencapai tujuan mereka.

Harapan warga Golan dan Quneitra agar Israel mengakhiri pendudukan adalah harapan untuk perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut. Mereka percaya bahwa dengan mengakhiri pendudukan, Israel akan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangganya dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang di kawasan tersebut.

Warga Golan dan Quneitra adalah bagian dari Suriah, dan mereka akan terus berjuang sampai mereka kembali ke tanah air mereka. Mereka juga berharap agar Israel segera mengakhiri pendudukan dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup dalam damai dan kebebasan.

Dibuat oleh AI

Isu Unifikasi: Tantangan Global yang Kompleks

Isu unifikasi atau penyatuan wilayah yang terpecah belah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh beberapa negara di dunia. 

Suriah, Korea, Tiongkok-Taiwan, Siprus Utara dan Selatan, dua pemerintahan di  Libya, dan dua kubu di Sudan adalah contoh-contoh nyata dari kompleksitas isu ini. Setiap wilayah memiliki latar belakang sejarah, politik, dan sosial yang unik, yang memengaruhi dinamika unifikasi.

Di Suriah, konflik internal yang berkepanjangan telah memecah belah negara menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh berbagai kelompok bersenjata dan kekuatan asing seperti SDF Kurdi, Druze di Suwayda dll. Pemerintah Suriah yang baru di bawah Presiden Ahmad Al Sharaa berupaya untuk mengembalikan kendali atas seluruh wilayah, tetapi perbedaan kepentingan dan pengaruh asing menjadi hambatan besar.

Di Semenanjung Korea, perbedaan ideologi dan sistem politik antara Korea Utara dan Korea Selatan telah memisahkan kedua negara selama lebih dari tujuh dekade. 

Upaya unifikasi terus dilakukan, tetapi program nuklir Korea Utara dan ketegangan geopolitik menghambat kemajuan.

Hubungan Tiongkok-Taiwan juga diwarnai oleh isu unifikasi. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sementara Taiwan mempertahankan statusnya sebagai entitas politik yang terpisah. Isu ini sangat sensitif dan berpotensi memicu konflik di kawasan Asia Timur.

Siprus, Libya, dan Sudan juga menghadapi tantangan unifikasi yang tidak kalah kompleks. Perbedaan pendapat mengenai model unifikasi, pembagian kekuasaan, dan hak-hak properti menjadi hambatan utama. Konflik internal dan intervensi asing juga memperkeruh situasi di Libya dan Sudan.

Belajar dari Kasus Tiongkok-Taiwan

Dalam konteks ini, kasus Tiongkok-Taiwan menarik untuk dicermati. Meskipun terhalang oleh isu unifikasi, baik Tiongkok maupun Taiwan berhasil mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang signifikan.

Taiwan, dengan sistem demokrasinya yang mapan, telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di Asia. Tiongkok, dengan model ekonominya yang unik, juga berhasil mengangkat ratusan juta rakyatnya dari kemiskinan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa unifikasi bukanlah prasyarat mutlak untuk kemajuan. Negara-negara yang terpecah belah dapat tetap berkembang dan berprestasi di panggung internasional, asalkan mereka mampu menjaga stabilitas internal dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara lain.

Namun, penting untuk diingat bahwa kasus Tiongkok-Taiwan tidak dapat serta merta diterapkan pada semua wilayah yang terpecah belah. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda.

Di Suriah, misalnya, konflik internal yang berkepanjangan telah menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara.

Sebelum berbicara tentang unifikasi, prioritas utama adalah mengakhiri konflik dan membangun kembali negara.

Di Korea, perbedaan ideologi dan sistem politik yang sangat dalam menjadi hambatan besar bagi unifikasi. 

Di Libya dan Sudan sebagaimana dulu di Jerman Barat dan Timur, konflik internal dan intervensi asing mempersulit upaya untuk mencapai stabilitas dan persatuan.

Mencari Solusi yang Tepat

Pada akhirnya, solusi untuk isu unifikasi harus dicari melalui dialog dan negosiasi yang inklusif. Semua pihak yang terlibat harus bersedia untuk berkompromi dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Komunitas internasional juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan mendukung upaya unifikasi. Namun, penting untuk diingat bahwa solusi yang langgeng hanya dapat dicapai melalui kemauan politik dari semua pihak yang terlibat.

Isu unifikasi adalah tantangan yang kompleks dan tidak ada solusi yang mudah. Namun, dengan kemauan politik, dialog, dan kerja sama, negara-negara yang terpecah belah dapat menemukan jalan menuju persatuan dan kemajuan.

Dibuat oleh AI

Pemerintahan SIG Suriah Terancam Menjadi Termiskin di Suriah

Pemerintahan interim Suriah (SIG) yang didirikan oleh oposisi SNC/SOC terancam menjadi pemerintahan termiskin di Suriah menyusul kembalinya 500 ribu lebih pengungsi dari Suriah.

Turki memprioritaskan pemulangan para pengungsi melalui enam pintu gerbang perbatasan menuju wilayah SIG.

Pemerintahan SIG memang dapat disebut sebagai yang paling tidak beruntung karena wilayah mereka hanya pedesaan kecuali Afrin yang dulunya memang selevel Kabupaten atau distrik.

SIG terusir ke pelosok dan pedesaan usai kalah dengan pemerintah dari kota Aleppo. Saat itu SIG menguasai hampir setengah ibukota provinsi Aleppo tersebut.

Selain itu, serangan sporadis ke SIG masih dilakukan oleh pasukan rejim dan SDF yang berkuasa di Timur Suriah dengan pemerintahan SDC atau Qasad.

Baca: Booming Ekonomi Melanda Wilayah Oposisi Suriah

Hal itu membuat ekonomi SIG tidak tumbuh secara normal mengingat mata pencaharian warga mayoritas adalah petani selain pengungsi.

Walau begitu, SIG masih lebih baik dari 'Negara Rukban' sebuah kamp pengungsi yang terletak di perbatasan Yordania.

Di kamp ini, pemerintahan pengungsi dibentuk oleh milisi FSA yang tidak tunduk kepada empat pemerintahan yang ada di Suriah. Padukan AS dkk bercokol di Pangkalan Militer Al Tanf dekat kamp Al Rukban tersebut.

Baca selanjutnya

Saudi Kini Produsen Uranium Bahan Baku PLTN

Arab Saudi kini menjadi produsen uranium bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN.

Walau begitu, sampai saat ini hanya Uni Emiray Arab yang sudah operasikan PLTN sementara beberapa negara lainnya masih mengoperasikan reaktor nuklir riset seperti Mesir, Yordania, Aljazair dan lain sebagainya.

Beberapa tahun yang lalu Yordania juga sudah sempat menandatangani pendirian pabrik uranium dengan perusahaan Prancis.

Kemungkinan, uranium dari Yordania hanya akan dipakai loka baik di reaktor nulir riset maupun kedokteran dan pertanian.

Baca selengkapnya

Program desa Internet tuntas 2011

JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Informatika optimistis Program Desa Punya Internet dapat direalisasikan sepenuhnya pada 2011 meskipun target yang disampaikan kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015.

Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Santoso Serad menyatakan keyakinannya bahwa program 32.783 desa yang masuk dalam Program Desa Punya Internet akan terealisasi pada tahun depan.

Menurut Santoso, Program Desa Pinter sebagai pengembangan dari Program Universal Service Obligation Desa Berdering dapat dipacu menyusul terealisasi dan beroperasinya fasilitas telekomunikasi di 25.000 desa yang ditangani oleh PT Telkomsel.

Sementara itu, program USO Desa Berdering lainnya yang mencakup 7.773 desa masih coba diselesaikan oleh PT Indonesia Comnet Plus (Icon +), yang merupakan anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Kami bertekad memacu program ini secara paralel agar dapat selesai pada 2011, meskipun target kami kepada PBB [terkait piagam Millenium Development Goal) semua desa di Indonesia akan memiliki fasilitas Internet pada 2015," ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Menkominfo Tifatul Sembiring dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR pekan lalu mengatakan total 25.000 desa tersebut merupakan usulan yang dihimpun Kemkominfo dari pemerintah daerah.
Menurut Tifatul, untuk sementara waktu program Desa Punya Internet tidak dapat disebar lebih luas karena mempertimbangkan syarat di mana desa sasaran harus merupakan Desa Berdering atau tersedia fasilitas telekomunikasi,termasuk fasilitas listrik yang memadai.

10 Provinsi Didi Ali Achmadi, Corporate Secretary PT Indonesia Comnets Plus (Icon + ) menuturkan fasilitas ini telah beroperasi di 10 provinsi kawasan timur Indonesia yang mencakup 230 desa dengan menggunakan teknologi IP-VSAT. Sementara itu, total perangkat yang terpasang sudah mencakup 538 desa.

"Dengan dukungan PT Telkom sebagai penyedia transponder melalui satelit Telkom-1, pengoperasian Desa Berdering telah dapat dilakukan dengan kecepatan aktivasi sebanyak 20-30 desa per hari," ujarnya belum lama ini.
Manajemen Icon+ optimistis dapat memenuhi komitmen Desa Berdering 7.773 desa dengan target selesai secara keseluruhan pada September 2011.

Desa Internet akan dikembangkan menjadi Desa Informatif dimana fasilitas Internet akan dilengkapi dengan pengembangan radio komunitas yang didukung oleh konten yang bersifat edukatif, mencerahkan dan memberdayakan. Adapun prioritas dalam program itu adalah desa-desa di daerah perbatasan, terpencil dan pulau-pulau terluar. Nantinya, Internet di desa juga akan diblokir dari konten yang jauh dari manfaat. Menurut Santoso, persoalan penyediaan Desa Internet tinggal menyangkut kapasitas dari Telkomsel dan Icon+ selaku pemenang paket kerja, karena program itu merupakan tambahan (addendum) dari program USO Desa Berdering. Operator juga diberi kebebasan dalam menangani pengelolaan dan pemeliharaannya sesuai kalkulasi bisnisnya.

"Desa Punya Internet membutuhkan satu personal computer seharga sekitar Rp3 juta, sehingga total dananya tidak akan sampai Rp 100 miliar," jelasnya.